Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Masa Orde Lama

Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Masa Orde Lama ~ Indonesia sebagai suatu bangsa besar, tentu memiliki sebuah sistem pemerintahan untuk mengelola kehidupan berbangs dan bernegara. Untuk mengatur kehidupan domestik mapun hubungannya dengan dunia internasional. Sebagai negara bekas jajahan, Indonesia tidak lepas dari perjalanan sejarah mecari jati diri sebuah bangsa. Demikian juga dalam hal sistem pemerintahan, Indonesia sempat mengalami beberapa kali perubahan. Hal tersebut dilakukan oleh para pemimpin bangsa untuk mencari suatu sistem yang sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa yang berbasis nilai-nilai budaya adiluhung.

Pada masa awal-awal kemerdekaan atau kita kenal sebagai masa orde lama, meskipun Soekarno sendiri tidak suka masa pemerintahannya disebut sebagai masa orde lama, beliau lebih suka disebut sebagai masa revolusi. Pada masa-masa tersebut, Indonesia sempat mengalami tiga kali perubahan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Dari ketiga sistem pemerintahan tersebut generasi berikutnya banyak belajar yang kemudian menyempurnakannya untuk menjadikan Indonesia lebih mapan dan dipandang oleh dunia Internasional. Lalu apa dan bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan Indonesia presidensial, sistem pemerintahan Indonesia parlementer dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Beriku sedikit ulasan dari ketiga sistem pemerintahan tersebut.

Berikut Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Masa Orde Lama

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi RIS

Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950

Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta


Dari ketiga sistem pemerintahan tersebut akan saya bahas secara singkat kelemahan dan kelebihan dua sistem pemerintaha Indonesia yaitu sebagai berikut :

Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia Presidensial

1.  Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
2. Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
3. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
4. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia  lima tahun.
5. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
6. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Indonesia Presidensial

1. Pengawasan rakyat lemah
2. Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
3. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
4. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
5. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia Parlementer

1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia Parlementer

1. Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen
2. Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
3. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai sistem pemerintahan indonesia pada masa orde baru. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan tentu saya sangat senang kalau materi yang ditulis ini bermanfaat untuk semua pembaca.

sistem pemerintahan